Koran Lombok, Mataram – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan bahwa sengketa terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima telah resmi diputuskan. Meskipun demikian, jadwal pelantikan masih menunggu kepastian lebih lanjut.
Komisioner Bawaslu NTB, Hasan Basri, menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada Gubernur, Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di NTB telah berlangsung sesuai harapan. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama solid antar berbagai pihak yang terlibat.
"Tahapan Pilkada sudah selesai, namun penguatan demokrasi harus tetap berlangsung," ujar Hasan Basri yang hadir secara daring dalam Rapat Evaluasi dan Penguatan Pengelolaan Media Sosial Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang digelar di Mataram, Rabu (5/2/2025).
Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Bawaslu NTB menyoroti pentingnya refleksi dalam pola hubungan internal guna memperkuat pengawasan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
"Kami berharap Bawaslu kabupaten/kota terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi jalannya pemilu agar proses demokrasi semakin transparan," tambahnya.
Perluas Jangkauan Pengawasan Pemilu
untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, Bawaslu NTB telah menjalin 34 perjanjian kerja sama (MoU) dengan berbagai pihak, termasuk 10 perguruan tinggi, 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi masyarakat (Ormas), serta komunitas disabilitas.
Hasan Basri menegaskan, bahwa keterlibatan komunitas disabilitas dalam diskusi demokrasi sangat penting guna menciptakan sistem yang lebih inklusif dan partisipatif.
"Kami ingin terus berdiskusi dengan komunitas disabilitas dan OPD tentang bagaimana membuat demokrasi lebih inklusif dan partisipatif," tegasnya.
Selain itu, Bawaslu NTB telah membentuk 95 Kampung Pengawasan Partisipatif di berbagai daerah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kota Mataram tercatat sebagai daerah dengan jumlah kampung pengawasan terbanyak, sementara Lombok Timur baru memiliki satu kampung pengawasan.
"Kami berharap jumlah kampung pengawasan ini akan terus bertambah, sehingga masyarakat dapat semakin aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi," ujar Hasan Basri.
Dengan berakhirnya tahapan Pilkada 2024, Bawaslu NTB menegaskan bahwa upaya penguatan demokrasi harus terus dilakukan agar penyelenggaraan pemilu ke depan semakin berkualitas, transparan, dan inklusif. ()
Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Evaluasi dan Penguatan Pengelolaan Media Sosial Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. (Koran Lombok)