Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang

Jakarta – Memiliki rumah bukan hanya soal kenyamanantetapi tentang memastikan aset yang dimiliki punya landasan hukum yang kuat sehingga bisa tinggal dengan aman. Bagi masyarakat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggalada langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanahyakni dengan mengubah status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang. Dengan status SHMpemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku haksebagaimana yang berlaku pada HGB.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Shamy Ardianmengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status HGB untuk memanfaatkan layanan perubahan hak ini.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meterbiasanya di komplekdi perumahanbisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.

Menurutnyaproses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. “Persyaratannya gampang banget. Yang pertamalampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggalkeduaSPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunanartinya bukan tanah kosongdan terakhiryakni formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” jelas Shamy Ardian.

Selain prosesnya mudahbiaya yang dikenakan juga relatif terjangkau. “Perlu diketahuibiaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.

Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas asetpeningkatan status HGB menjadi HM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanahtetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.

Saat prosesnya mudahbiayanya ringandan manfaatnya besarmengubah HGB menjadi SHM adalah keputusan yang layak segera diwujudkan. “Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranyakita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” terang Shamy Ardian. (*)

Ket. Foto:

Suasana pelayanan pertanahan di salah satu Kantor BPN. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

NTB Raih Penghargaan BSSN, Seluruh Kabupaten/Kota Resmi Terhubung dalam Sistem Keamanan Siber Nasional

Mataram – Komitmen Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat keamanan siber pemerintahan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara...

Warga Perbukitan Pantai Duduk Tuntut Penegakan Hukum atas Kebisingan Warung

Lombok Barat -  Para warga perbukitan Dusun DudukKecamatan Batulayarakhirnya angkat bicara melalui kuasa hukum mereka terkait gangguan kebisingan dari warung-warung di Pantai Duduk yang...

Majelis Ta’lim Darunnajah Gelar Lomba Cerpen Nasional, Gaungkan Nilai Pesantren Lewat Sastra

Mataram – Dalam rangka milad ke-10Majelis Ta'lim Darunnajah Al-Irsyadi MambenLombok Timurmenggelar Lomba Cerpen Tingkat Nasional yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya pendaftaran. Bertemakan...

Jaga Kenyamanan Ramadan, PLN Pastikan Kesiapan Gardu Induk di NTB

Mataram – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan di wilayah NTB guna menjaga kenyamanan masyarakat...

Kantor Pertanahan Kota Mataram Terima Kunjungan Studi Tiru Kantah Kabupaten Lombok Timur

Mataram – Kantor Pertanahan Kota Mataram menerima kunjungan studi tiru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai upaya memperkuat sinergi dan berbagi praktik...