Mataram – Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 mendapat sambutan positif dari DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil rakyat yang duduk di Udayana menegaskan komitmennya untuk melakukan penghematan pada hal-hal yang tidak bersifat prioritas.
Wakil Ketua II DPRD NTB, H. Yek Agil, menegaskan bahwa dalam setiap pembahasan anggaran, DPRD tidak hanya berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga turut melakukan efisiensi di internal mereka.
"Kami di DPRD NTB tentu menyambut baik arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor. Dalam pembahasan anggaran, kami tidak hanya mengawasi anggaran OPD, tetapi juga melakukan efisiensi di DPRD sendiri," ujarnya, (8/3) di Mataram.
Menurut Yek Agil, langkah efisiensi ini juga menyentuh program-program yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi ini tetap memperhatikan kebutuhan strategis dalam menjalankan tugas-tugas dewan, seperti kunjungan kerja (kunker) yang bertujuan untuk memantau dan mengawasi pembangunan di lapangan.
"DPRD harus tetap menjalankan fungsinya untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan program-program Pemprov benar-benar sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, efisiensi dilakukan dengan cermat tanpa mengganggu tugas utama kami," lanjutnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap efisiensi anggaran, Yek Agil menyebut bahwa DPRD NTB siap menunda beberapa program pokir guna memberikan ruang bagi pemerintah daerah yang baru untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat.
"Dalam situasi yang sulit ini, kita harus bekerja sama dan mengefisienkan hal-hal yang masih bisa dihemat. Namun, jika ada sektor yang tidak bisa dipangkas karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, maka harus tetap berjalan agar birokrasi tetap optimal dalam melayani masyarakat," tegasnya.
DPRD NTB memastikan bahwa efisiensi yang diterapkan tidak akan menghambat tugas-tugas pokok dalam menjalankan amanah rakyat. Ke depan, mereka berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat NTB. (F3)
Ket. Foto:
Wakil Ketua DPRD NTB H. Yek Agil. ()
