Mataram – Transformasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berjalan. Salah satu kebijakan terbaru menyangkut penataan pegawai, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat.
Melalui kebijakan tersebut, para PPPK tidak diperkenankan bertugas di kantor asal mereka. Sebaliknya, mereka ditempatkan di satuan kerja lain sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi, memperluas pengalaman kerja, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN.
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Rury Irawan, S.SiT., M.H., menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pegawai agar dapat berkembang dalam lingkungan kerja yang berbeda.
“Penempatan di satuan kerja baru memberi ruang bagi pegawai untuk belajar lebih banyak, menghadapi tantangan baru, serta beradaptasi dengan kultur organisasi yang berbeda. Ini bagian dari strategi membangun aparatur yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.
Di Kota Mataram, kebijakan tersebut membawa perubahan cukup signifikan. Kantor Pertanahan Kota Mataram menerima tambahan sebanyak 25 pegawai baru, sementara 27 pegawai lainnya dipindahkan untuk bertugas di satuan kerja berbeda.
Pergerakan pegawai ini mencerminkan semangat rotasi dan pembelajaran lintas unit yang diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di daerah. Dengan pengalaman kerja yang lebih beragam, para pegawai diharapkan dapat menghadirkan inovasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Rury, penataan pegawai ini bukan sekadar langkah administratif, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN.
“Kami ingin setiap pegawai memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Penempatan di satuan kerja baru adalah bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik,” katanya.
Transformasi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada internal lembaga, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan aparatur yang lebih berpengalaman dan adaptif, pelayanan pertanahan diharapkan semakin cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Melalui langkah ini, ATR/BPN terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat integritas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.