Jakarta — Pelayanan pertanahan yang berbelit dan tidak konsisten masih menjadi keluhan masyarakat. Untuk menjawab hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya peningkatan kualitas petugas loket layanan pertanahan.
Menurut Nusron, petugas loket perlu dibekali pemahaman mendalam terkait produk layanan (product knowledge) serta kemampuan pelayanan yang ramah dan komunikatif (hospitality). Kedua hal tersebut dinilai krusial agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Perlu dilakukan asesmen ulang terhadap petugas loket di kantor pertanahan besar. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus terkait pengetahuan layanan dan hospitality. Kombinasi keduanya sangat penting,” ujar Nusron saat Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan, keseragaman pemahaman layanan harus berjalan seiring dengan koordinasi yang baik antara loket pelayanan dan back office. Dengan begitu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat konsisten dan menyeluruh.
“Jangan sampai hari ini berkas dinyatakan kurang persyaratan A, lalu keesokan harinya justru kurang persyaratan B. Itu menunjukkan pelayanan belum komprehensif,” jelasnya.
Nusron menambahkan, pembinaan menjadi penting karena dalam sejumlah kunjungan ke daerah masih ditemukan kendala komunikasi antara petugas loket dan back office. Ke depan, petugas loket dan front office akan mendapatkan pembinaan khusus melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Petugas loket merupakan garda terdepan pelayanan. Kesan awal masyarakat terhadap pelayanan pertanahan ada di sana,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menekankan peran kepala kantor pertanahan dalam menyinkronkan tugas dan pemahaman antarpetugas.
“Jika suatu berkas ditolak karena persyaratan tertentu, harus ada kesepahaman antara petugas loket, manajer loket, dan back office. Itu menjadi tanggung jawab kepala kantor,” ujarnya.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta memaparkan capaian pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN turut hadir dalam kegiatan ini.
Melalui langkah pembinaan tersebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan pelayanan pertanahan yang lebih tertib, jelas, dan profesional, sekaligus memberikan kepastian layanan bagi masyarakat.