# Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

- Link: https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/
- Published: 2026-07-19T18:23:17+08:00
- Author: NewsRoom

Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis(
MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7)Pemerintah Provinsi NTB memperkuat 
pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai
ketentuankualitas gizi terjagaserta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada 
petani dan peternak lokal.

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala
Dinas KomunikasiInformatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah
Provinsi NTBDr. H. Ahsanul Khalikdi MataramAhad (19/7).

Menurut Pria yang akrab disapa Aka iniBapak Gubernur menyambut baik langkah Badan
Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penyempurnaan tata kelola sebelum operasional
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali berjalan. Dan  SPPG di NTB pasti 
akan taat azassehingga perbaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas
pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh masyarakat
sesuai tujuan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif.
Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya
benar-benar dirasakan oleh penerima manfaatsekaligus memberi dampak ekonomi yang
lebih luas bagi masyarakat,” ujar Aka.

Ia menjelaskanPemerintah Provinsi NTB telah meminta seluruh pemerintah kabupaten
dan kota untuk memperkuat pengawasan melalui perangkat daerah terkait dan satuan
tugas (Satgas) yang telah dibentuk. Pengawasan dilakukan mulai dari kualitas bahan
panganpemenuhan standar giziproses distribusihingga kepatuhan setiap SPPG terhadap
ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Selain memastikan kualitas layananpengawasan juga diarahkan untuk membangun rantai
pasok pangan yang lebih adil. Pemerintah daerah didorong agar kebutuhan bahan baku
MBG semakin banyak melibatkan petanipeternaknelayandan pelaku usaha pangan lokal
sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas.

“Jangan sampai ada praktik yang justru mengurangi manfaat programtermasuk mencari
keuntungan yang tidak wajar dari harga bahan pangan. Program ini harus memberi manfaat
sebesar-besarnya bagi penerima manfaat sekaligus membuka ruang ekonomi bagi petanipeternaknelayandan
pelaku usaha lokal,” tegas Aka.

Ia menambahkanGubernur NTB juga menginstruksikan agar pemerintah kabupaten dan kota
tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan operasional
sesuai ketentuan. Apabila masih ditemukan pelanggaran yang dapat diperbaikipembinaan
harus menjadi langkah pertama. Namun apabila pelanggaran terus berulang dan tidak
menunjukkan perbaikanpemerintah daerah diminta segera melaporkannya kepada Badan
Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

“Kalau masih bisa dibinalakukan pembinaan. Tetapi kalau tetap tidak mematuhi ketentuanlaporkan
kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi. Jika memang tidak layak lagi
beroperasipemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional sesuai mekanisme
yang berlaku,” katanya.

Aka menambahkanusulan penyempurnaan tata kelola tersebut merupakan bagian dari masukan
yang telah disampaikan Asosiasi SPPG kepada pemerintah pusat dan saat ini tengah
ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah berharapsetelah proses penyempurnaan
selesaiseluruh SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi standar pelayanantata keloladan
akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi NTB optimistis Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi
instrumen peningkatan gizi masyarakattetapi juga penggerak ekonomi daerah melalui
penguatan rantai pasok pangan lokal. Dengan pengawasan yang lebih ketattata kelola
yang semakin baikserta sinergi pemerintah pusat dan daerahMBG diharapkan berjalan
lebih berkualitastepat sasarandan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat
Nusa Tenggara Barat. (*)

Ket. Foto: 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Shinta M Iqbalmenggendong
seorang anak perempuan. (Ist)

### Bagikan ini:

 * [  Facebook ](https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/?share=facebook)
 * [  X ](https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/?share=x)
 * [  WhatsApp ](https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/?share=jetpack-whatsapp)
 * [  Telegram ](https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/?share=telegram)
 * [Lagi](https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/#)

 * [  Cetak ](https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/#print?share=print)
 * [  Surat elektronik ](https://koranlombok.com/2026/07/19/pemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi/?subject=%5BTulisan%20%5D%20Pemprov%20NTB%20Perkuat%20Pengawasan%20MBG%2C%20SPPG%20Tak%20Patuh%20Akan%20Dievaluasi&body=https%3A%2F%2Fkoranlombok.com%2F2026%2F07%2F19%2Fpemprov-ntb-perkuat-pengawasan-mbg-sppg-tak-patuh-akan-dievaluasi%2F&share=email)

### _Info Lainnya_