# NTB Jadi Provinsi Pertama Teken MoU Blue Economy dengan KKP RI

- Link: https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/
- Published: 2026-07-03T19:15:26+08:00
- Author: NewsRoom

Jakarta – Langkah proaktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam 
membangun komunikasi dengan pemerintah pusat membuahkan hasil strategis. NTB resmi
menjadi provinsi pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang menjalin Nota 
Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI guna mempercepat 
implementasi pembangunan kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
RI Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian
Kelautan dan PerikananJakartaKamis (2/7/2026). Momentum ini menegaskan posisi NTB
sebagai daerah yang bergerak cepat dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah
dengan program strategis pemerintah pusat.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memilih membangun
pola hubungan yang lebih aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. 
Menurutnyapemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program turun dari pusattetapi
harus mampu membangun komunikasi yang intensifmenyamakan visidan menghadirkan kolaborasi
yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah
harus aktif menjemput peluangmembangun komunikasi yang kuatdan menyelaraskan program
nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan
oleh masyarakat,” ujar Miq Iqbal.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB.
Pengalaman Gubernur sebagai diplomat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi antarlembagasehingga
komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak berhenti pada koordinasi
administratiftetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat
lahirnya berbagai program pembangunan bagi NTB.

Bagi Pemerintah Provinsi NTBdiplomasi bukan semata membangun relasimelainkan instrumen
untuk membuka ruang kolaborasimempercepat sinkronisasi kebijakandan menarik lebih
banyak program strategis nasional agar dapat diimplementasikan di daerah secara 
lebih cepattepat sasarandan berkelanjutan.

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis.
Program tersebut meliputi sinkronisasi penataan ruang lautpenguatan tata kelola 
perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutanhilirisasi dan pemasaran hasil perikananpengawasan
sumber daya kelautanhingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan
dan perikanan. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim 
NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Kesepakatan ini juga akan memperkuat integrasi antara kebijakan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut. Dengan sinkronisasi tersebutpembangunan
sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarahmemberikan kepastian bagi investasiserta
menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.

Manfaat dari kerja sama ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh nelayanpembudidaya
ikanpelaku usaha perikanandan masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitaspenguatan
hilirisasiperluasan akses pasarserta pengembangan sumber daya manusia yang lebih
kompetitif. Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama juga diharapkan
mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya
kelautan.

Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan
strategis dengan KKP RI pada kesempatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang
dibangun secara baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat
hadirnya kebijakan nasional di daerah. Bagi Pemerintah Provinsi NTBsetiap kerja 
sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakatbukan sekadar banyaknya 
dokumen yang ditandatangani.

Melalui diplomasi antarlembaga yang dibangun secara profesional dan berorientasi
pada hasilPemerintah Provinsi NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat
untuk menghadirkan lebih banyak program strategis bagi daerah. Nota Kesepakatan 
dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi bukti bahwa komunikasi yang efektif
mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan
nelayanpenguatan ekonomi maritimdan percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(
Kominfotik)

Ket. Foto:

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. (Ist)

### Bagikan ini:

 * [  Facebook ](https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/?share=facebook)
 * [  X ](https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/?share=x)
 * [  WhatsApp ](https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/?share=jetpack-whatsapp)
 * [  Telegram ](https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/?share=telegram)
 * [Lagi](https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/#)

 * [  Cetak ](https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/#print?share=print)
 * [  Surat elektronik ](https://koranlombok.com/2026/07/03/ntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri/?subject=%5BTulisan%20%5D%20NTB%20Jadi%20Provinsi%20Pertama%20Teken%20MoU%20Blue%20Economy%20dengan%20KKP%20RI&body=https%3A%2F%2Fkoranlombok.com%2F2026%2F07%2F03%2Fntb-jadi-provinsi-pertama-teken-mou-blue-economy-dengan-kkp-ri%2F&share=email)

### _Info Lainnya_